Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) PDF Print E-mail
Written by Idris   

Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) is a commitment declared in the 28th Committee on Fisheries (COFI) Conference in Rome in October 31st 1995, stated in resolution no: 4/1995. The same resolution also stated that FAO collaborates with other parties and relevant organization in order to develop technical guidelines supporting CCRF.

Fisheries, including aquaculture, provide a vital source of food, employment, recreation, trade and economic well-being for people throughout the world, both for present and future generations and should therefore be conducted in a responsible manner. This Code sets out principles and international standards of behaviour for responsible practices with a view to ensuring the effective conservation, management and development of living aquatic resources, with due respect for the ecosystem and biodiversity. The Code recognizes the nutritional, economic, social, environmental and cultural importance of fisheries and the interests of all those
concerned with the fishery sector. The Code takes into account the biological characteristics of the resources and their environment and the interests of consumers and other users. States and all those involved in fisheries are encouraged to apply the Code and give effect to it.

This Code is voluntary. However, certain parts of it are based on relevant rules of international law, including those reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 19821. The Code also contains provisions that may be or have already been given binding effect by means of other obligatory legal instruments amongst the Parties, such as the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993, which, according to FAO Conference resolution 15/93, paragraph 3, forms an integral part of the Code.

 

Background of Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)

1. Concern on the explKeprihatinan para pakar perikanan dunia terhadap semakin tidak terkendali, mengancam sumberdaya ikan.
2. Isu Lingkungan
3. Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing.
4. Ikan sebagai sumber pangan bagi penduduk dunia.
5. Pengelolaan sumberdaya ikan tidak berbasis masyarakat.
6. Pengelolaan Sumberdaya ikan dan lingkungannya yang tidak mencakup konservasi.
7. Didukung oleh berbagai konferensi Internasional mengenai perikanan berusaha untuk mewujudkan Keprihatinan tersebut

Objectives

The objectives of the Code are to:
a) establish principles, in accordance with the relevant rules of international law, for responsible fishing and fisheries activities, taking into account all their relevant biological, technological, economic, social, environmental and commercial aspects;
b) establish principles and criteria for the elaboration and implementation of national policies for responsible conservation of fisheries resources and fisheries management and development;
c) serve as an instrument of reference to help States to establish or to improve the legal and institutional framework required for the exercise of responsible fisheries and in the formulation and implementation of appropriate measures;
d) provide guidance which may be used where appropriate in the formulation and implementation of international agreements and other legal instruments, both binding and voluntary;
e) facilitate and promote technical, financial and other cooperation in conservation of fisheries resources and fisheries management and development;
f) promote the contribution of fisheries to food security and food quality, giving priority to the nutritional needs of local communities;
g) promote protection of living aquatic resources and their environments and coastal areas;
h) promote the trade of fish and fishery products in conformity with relevant international rules and avoid the use of measures that constitute hidden barriers to such trade;

Enam Topik yang diatur dalam CCRF ini adalah

1. Pengelolaan Perikanan;
2. Operasi Penangkapan;
3. Pengembangan Akuakultur;
4. Integrasi Perikanan kedalam Pengelolaan Kawasan Pesisir;
5. Penanganan Pasca Panen dan Perdagangan
6. Penelitian Perikanan.

  1. Pelaksanaan hak untuk menangkap ikan bersamaan dengan kewajiban untuk melaksanakan hak tersebut secara berkelanjutan dan lestari agar dapat menjamin keberhasilan upaya konservasi dan pengelolaannya;
  2. Pengelolaan sumber-sumber perikanan harus menggalakkan upaya untuk mempertahankan kualitas, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber-sumber perikanan dalam jumlah yang mencukupi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
  3. Pengembangan armada perikanan harus mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya sesuai dengan kemampuan reproduksi demi keberlanjutan pemanfaatannya;
  4. Perumusan kebijakan dalam pengelolaan perikanan harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terbaik, dengan memperhatikan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber-sumber perikanan serta habitatnya;
  5. Dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber-sumber perikanan, setiap negara dan organisasi perikanan regional harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary approach) seluas-luasnya;
  6. Alat-alat penangkapan harus dikembangkan sedemikian rupa agar semakin selektif dan aman terhadap kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat mempertahankan keanekaragaman jenis dan populasinya;
  7. Cara penangkapan ikan, penanganan, pemrosesan, dan pendistribusiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat mempertahankan nilai kandungan nutrisinya;
  8. Habitat sumber-sumber perikanan yang kritis sedapat mungkin harus dilindungi dan direhabilitasi;
  9. Setiap negara harus mengintegrasikan pengelolaan sumber-¬sumber perikanannya kedalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
  10. Setiap negara harus mentaati dan melaksanakan mekanisme Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) yang diarahkan pada penataan dan penegakan hukum di bidang konservasi sumber-sumber perikanan;
  11. Negara bendera harus mampu melaksanakan pengendalian secara efektif terhadap kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya guna menjamin pelaksanaan tata laksana ini secara efektif;
  12. Setiap negara harus bekerjasama melalui organisasi regional untuk mengembangkan cara penangkapan ikan secara bertanggungjawab, baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksinya;
  13. Setiap negara harus mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan secara transparan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan di bidang perikanan;
  14. Perdagangan perikanan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam persetujuan World Trade Organization (WT0);
  15. Apabila terjadi sengketa, setiap negara harus bekerjasama secara damai untuk mencapai penyelesaian sementara sesuai dengan persetujuan internasional yang relevan;
  16. Setiap negara harus mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi melalui pendidikan dan latihan, serta melibatkan mereka di dalam proses pengambilan keputusan;
  17. Setiap negara harus menjamin bahwa segala fasilitas dan peralatan perikanan serta lingkungan kerjanya memenuhi standar keselamatan internasional;
  18. Setiap negara harus memberikan perlindungan terhadap lahan kehidupan nelayan kecil dengan mengingat kontribusinya yang besar terhadap penyediaan kesempatan kerja, sumber penghasilan, dan keamanan pangan;
  19. Setiap negara harus mempertimbangkan pengembangan budidaya perikanan untuk menciptakan keragaman sumber penghasilan dan bahan makanan.

1. Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management)

  • Memperhatikan prinsip kehati-hatian (precautionary approach) dalam merencanakan pemanfaatan sumberdaya ikan. Menetapkan kerangka hukum – kebijakan.
  • Menghindari Ghost Fishing atau tertangkapnya ikan oleh alat tangkap yang terbuang / terlantar.
  • Mengembangkan kerjasama pengelolaan, tukar menukar informasi antar instansi dan Negara.
  • Memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.Operasi Penangkapan  (Fishing operations).

  • Penanganan penangkapan ikan berlebih (over fishing)
  • Pengaturan sistem perijinan penangkapan.
  • Membangun sistem Monitoring Controlling Surveillance (MCS).

3. Pembangunan Akuakultur (Aquaculture development)

  • Menetapkan strategi dan rencana pengembangan budidaya .
  • Melindungi ekosistem akuatik.
  • Menjamin keamanan produk budidaya.

4. Integrasi Perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir (Integration of fisheries into coastal area management)

5. Penanganan Pasca Panen dan Perdagangan (Post-harvest practices and trade).

  • Bekerjasama untuk harmonisasi dalam program sanitasi, prosedur sertitikasi dan lembaga sertifikasi.
  • Mengembangkan produk value added atau produk yang bernilai tambah.
  • Mengembangkan perdagangan produk perikanan.
  • Memperhatikan dampak lingkungan kegiatan pasca panen.

6. Penelitian Perikanan (Fisheries research)

  • Pengembangan penelitian.
  • Pengembangan pusat data hasil penelitian.
  • Aliansi kelembagaan internasional

  1. Semua Negara yang memanfaatkan sumberdya ikan dan lingkungannya.
  2. Semua Pelaku Perikanan (baik penangkap maupun pengolah).
  3. Pelabuhan-Pelabuhan Perikanan (kontruksi, pelayanan, inspeksi, dan pelaporan);
  4. Industri perikanan
  5. Peneliti untuk pengembangan alat tangkap yang selektif.
  6. Program observer
  7. Perikanan rakyat.

1. NEGARA

  • Mengambil langkah hati-hati (precautionary) dalam rangka melindungi atau membatasi penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan
  • Menegakkan mekanisme yang efektif untuk monitoring, control, surveillance dan law enforcement
  • Mengambil langkah-langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang lestari.

2. PENGUSAHA

  • Supaya berperan serta dalam upaya-upaya konservasi, ikut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi pengelolaan perikanan (misalnya FKPPS).
  • Ikut serta mensosialisasi dan mempublikasikan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan serta menjamin pelaksanaan peraturan.
  • Membantu mengembangkan kerjasama (lokal, regional) dan koordinasi dalam segala hal yang berkaitan dengan perikanan, misalnya menyediakan kesempatan dan fasilitas diatas kapal untuk para peneliti.

3. NELAYAN

  • Memenuhi ketentuan pengelolaan sumberdaya ikan secara benar
  • Ikut serta mendukung langkah-langkah konservasi dan pengelolaan
  • Membantu pengelola dalam mengembangkan kerjasama pengelolaan, dan berkoordinasi dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan perikanan.


Pustaka : Urgensi Implementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) Dalam Pengusahaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran DKP, 2003 serta Berbagai artikel dari beberapa paparan CCRF oleh Pemateri dari DKP. (Kendari, Nopember 2008)
Mukhtar, A.Pi, M.Si

Share
 

Add comment


Security code
Refresh